Setiap rencana kerja Jokowi, telah melewati perdebatan politik di DPR.
Semua program Jokowi, soal pembangunan insfrastruktur, :
Reformasi MIGAS,..
Reformasi Anggaran,..
Reformasi Pajak,..
Reformasi Birokrasi,..
dan lain sebagainya sudah dibahas di DPR.
Apakah mudah.?
tidak..!
Itu terjadi perdebatan panjang.
Tentu mereka berdebat, tidak seperti di ILC.
Ada protokol yang mengatur.
Semua bicara dengan, data dan hukum yang jelas.
Kalau sampai, program itu lolos dalam perdebatan dan akhirnya dilaksanakan, maka ia menjadi produk UU yang secara sistem harus didukung.
Apakah setelah itu DPR diam saja.? TIdak..!
Ada lagi pengawasan DPR, secara berkala terhadap kinerja Pemerintah.
UU memberikan kekuasaan DPR untuk itu.
Artinya semua partai, termasuk oposan sangat paham, mengapa APBN harus diganjal dengan utang.
Tahu benar berapa utang masa lalu, yang dibayar Jokowi dan berapa utang baru, yang dilakukan Jokowi dan untuk apa utang itu.
Tahu benar mengapa BUMN harus di restruktur permodalanya.
Tahu benar bagaimana, program pembiayaan di luar anggaran ( PINA ) harus dilaksanakan, sebagai solusi keterbatasan APBN, yang sehingga terjadi proyek B2B atau PPP secara meluas.
Tahu benar skema subsidi, untuk sektor produksi dan peningkatan anggaran Investasi pendidikan.
Semua mereka tahu.
Tetapi mengapa.?
Mereka seenaknya menyampaikan berita, di media massa seakan mereka tidak tahu.?
Yang lebih konyolnya lagi, berita itu lebih banyak opini yang menyesatkan.
Mengapa.?
Contoh mereka teriak di media massa, bahwa utang Indonesia, sudah lampu merah dan akan tergadaikan dengan asing.
Bagaimana sampai ini keluar dari elite politik.?
Padahal mereka tahu besaran utang itu, diatur dalam UU.
Kalau Jokowi melanggar UU, kan bisa jatuh dia.
Mereka teriak BUMN di jual.
Padahal mereka tahu, bahwa penjualan BUMN, harus izin DPR.
Apakah pada era Jokowi, DPR mengizinkan penjualan BUMN.?
Tidak ada...!
Justru DPR era sebelum Jokowi, yang mengizinkan privatisasi BUMN lewat bursa.
Kalaupun sekarang BUMN melepas saham di bursa, itu adalah right issue, dalam rangka aksi korporate bagi BUMN, yang sudah listed dibursa.
Kini komposisi saham pemerintah di BUMN diperbesar lewat PMN.
Itu semua elite politik, tahu duduk persoalannya.
Tetapi mengapa mereka pura-pura bego.?
Jawabannya adalah ketika mereka berada didalam sistem, mereka gagal dalam perbedatan dan loby politik dengan team kabinet Jokowi.
Mengapa.?
Maklum karena, sebelumnya mereka terbiasa melakukan konspirasi dengan penguasa, untuk membohongi rakyat lewat program merampok APBN atau corruption mind.
Dan ketika team Kabinet Jokowi, menolak konspirasi itu dan focus kepada program berdasarkan amanah UU, mereka kecewa.
Benarkah itu.?
OK...Kalaulah niat mereka baik dan Jokowi salah, tentu mereka akan berkoar di media massa dengan ide yang hebat dan bukti yang akurat sebagai koreksi terhadap program Jokowi.
Bukankah media massa, adalah kekuatan politik nomor empat, yang diakui dalam system Demokrasi.?
Tetapi kita tidak mendengar ide hebat, sebagai koreksi kebijakan Jokowi.
Yang ada malah, kebohongan tiada henti.
Kami dari Group Alumni ITB...👍
Sumber : Sate Jawa
Foto : Istimewa
Terimakasih Sudah Membaca & Membagikan Warta WA Bogor - Bogor WhatsApp News
